Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin PNS Sesuai Peraturan Yang Baru

Jenis hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang melanggar dikategori pada tingkat hukuman disiplin. Mengutip dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo yang ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2021, tingkat dan jenis hukuman disiplin PNS antara lain ;

Tingkat Hukuman Disiplin

Hukuman Disiplin ringan

Jenis Hukuman Disiplin ringan terdiri atas : (a). teguran lisan (b). teguran tertulis (c).  pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman Disiplin sedang

Jenis Hukuman Disiplin, antara lain ;

  1. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  2. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25%(dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
  3. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Hukuman Disiplin berat

Jenis Hukuman Disiplin berat, antara lain

  1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
  2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
  3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan Hukuman Disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Download PP Nomor 94 Tahun 2021 di SINI

Penjatuhan hukuman berupa jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

Selain hal tersebut di atas, bagi PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui Upaya Administratif, sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin.